Keinginan masyarakat perbatasan Kalbar yang menuntut perbaikan infrastruktur dan kesenjangan bidang lainnya saat ini masih dipandang sebelah mata pemerintah, ironisnya keadaan itu terkesan disepelekan karena tidak adanya upaya dilakukan pemerintah provinsi dan pusat.
Telah berkali-kali, warga protes dan eksodus ke negeri jiran, namun pemerintah masih saja tak mau disalahkan, seperti beberapa waktu lalu protes yang dilakukan warga desa karimunting, kabupaten kapuas Hulu.
Anggota Komisi V DPR RI, Usman Ja'far mengungkapkan persoalan perbatasan masih mendapatkan perhatian pemerintah, namun terkendala masalah anggaran karena pemerintah pusat mengurus 33 provinsi di negara ini.
Persoalan perbatasan ini sudah semakin krusial dan memuncak. Bahkan diisukan pada momentum peringatan 17 Agustus akan ada pengibaran bendera Malaysia dan sejumlah aksi lainnya menuntut kontribusi jelas dari pemerintah pusat yang terkesan obral janji tanpa bukti yang jelas.
Protes terkait perbatasan itu dilakukan masyarakat Ketungau Tengah, Puluhan warga setempat malah sudah berganti kewarganegaraan menjadi warga Negara Malaysia karena merasa lebih enak hidup di negeri bekas negara persemakmuran Inggris tersebut dibandingkan menjadi warga negara Indonesia.
Mantan Gubernur Kalbar, Usman Ja'far mengatakan khusus perbatasan di timur Kalbar, saat ini prioritas ada di Badau dan Aruk, karena kondisi kedua border tersebut sudah siap. Setelah itu baru akan bergeser ke Sintang dan Bengkayang.
Khusus border di Sintang yang ada di Desa Jasa, terlebih dahulu harus ada pembangunan infrastruktur jalan oleh pemerintah kabupaten, karena bila jalan itu sudah tuntas dikerjakan bisa diajukan menjadi jalan nasional.
Sementara itu, Komisi IX DPR RI Karolin menyatakan, komunikasi dengan masyarakat, termasuk di perbatasan selama ini belum pernah mendengar ancaman makar.
Karolin meminta, dengan munculnya rencana pengibaran bendera Malaysia di wilayah perbatasan, aparat bergerak mengusut kasus tersebut dan menangkap aktor intelektualnya.
“Saya minta aparat pemerintah dan keamanan untuk mengecek apakah ini murni dari masyarakat atau ada aktor intelektual di balik ini,” kata Karolin di sela pelantikan pengurus Ikatan Sarjana Katholik di Gedung Pancasila, Sabtu (6/8).
Karolin meminta masyarakat perbatasan tidak diperalat untuk sesuatu tujuan atau kepentingan orang per orang semata. “Namun jika yang disampaikan itu adalah murni dari masyarakat, kita akan terus berjuang mewujudkan perbatasan sebagai serambi depan NKRI,” tegasnya.
Anggota DPRD Sintang, Zainudin menilai rencana makar yang dilakukan warga perbatasan merupakan salah satu bentuk kegagalan pembangunan. Bila hal itu benar-benar terjadi, berarti pemerintah gagal mempertahankan keutuhan NKRI.
Sementara itu, Pemkab Sintang berencana menggelar upacara pengibaran bendera merah putih pada peringatan tanggal 17 Agustus di tiga titik, meliputi Kota Sintang, Merakai-Ketungau Tengah, dan Senaning-Ketungau Hulu.
“Kita akan pusatkan di tiga titik. Dalam kota dan dua daerah perbatasan,” ungkap Bupati Sintang, Milton Crosby, sela-sela berbuka puasa bersama anggota Komisi V DPR RI di pendopo, Jumat (5/8).
Milton membantah jika rencana upacara di dua daerah perbatasan terkait dengan ancaman makar berupa eksodus dan pengibaran bendera Malaysia oleh masyarakat perbatasan, seperti yang pernah dinyatakan Kades Mungguk Gelombang, Ketungau Tengah, Yusak.
“Rencana ini sudah lama kita agendakan, di mana tujuannya untuk pembinaan teritorial,” kata Milton.
rencananya Bupati Sintang, Milton akan memimpin upacara di Kota Sintang, sementara Wakil Bupati Sintang, Ignasius Juan dan Dandim Sintang, Letkol G Amin Y di Ketungau Tengah dan Kapolres Sintang, AKBP Firly R Samosir, Kepala Satpol PP Sintang, Simon Patanduk di Ketungau Hulu. ( Sumber; rangkuman media di Kalbar )
0 comments:
Post a Comment