Kebijakan pembatasan atribut kampanye yang dilakukan pihak KPU untuk pemilu umum 2014 menuai protes dari berbagai kalangan termasuk para calon legislatif dan anggota DPD Kalbar. Sementara itu para pengusaha baleho juga mengeluhkan kebijakan KPU tentang pembatasan atribut kampanye yang dinilai sangat merugikan karena berdampak besar pada pendapatan.Salah seorang pengusaha percetakan baleho di Pontianak, Zulfi mengatakan bahwa KPU harus melakukan pengkajian ulang tentang kebijakan pembatasan atribut kampanye tersebut yang pastinya akan membuat usaha para percetakan baleho bisa tutup.
Diungkapkan baleho merupakan salah satu alat media mensosialisasikan para calon legislatif dalam pemilu mendatang dan lebih efisien. Selain itu dengan atribut baleho lebih murah dan bisa dilihat masyarakat.
Seandainya kebijakan pembatasan atribut kampanye baleho tetap diberlakukan maka pihak atau calon yang berduitlah yang akan diuntungkan karena memasang iklan dimedia cetak dan elektronik yang hanya bisa dilakukan pihak tertentu saja.
Zulfi mengungkapkan bahwa pembatasan atribut kampanye baleho tidak mesti dilakukan, namun tentang mekanisme pemajangan baleho saja yang harus diatur oleh instansi terkait melalui perda karena berdampak besar pada pendapatan daerah disektor pajak.
Zulfi mengatakan saat ini ia berupaya membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan pengangguran dengan mempekerjakan 10 orang di percetakan balehonya, Apabila nantinya pendapatan tersebut menurun maka bisa diyakini akan pengurangan tenaga kerja karena menyangkut penghasilan.
0 comments:
Post a Comment