Jakarta. Kemacetan di Kota Jakarta merupakan permasalahan besar yang terkesan sangat sulit diatasi seperti penyakit kronis yang susah disembuhkan. Tidaklah mengherankan akibat kemacetan yang parah terjadi dimana-mana itu mengakibatkan membentuk karakter warga Jakarta emosional dan jauh dari nilai-nilai etika ketimuran yang sering diagungkan.
Mungkin perilaku warga Jakarta tidaklah salah karena beban emosional jika mereka keluar rumah untuk menjalani aktivitas mereka sehari-hari. Bayangkan saja untuk menempuh perjalanan sekitar 10 KM memerlukan waktu hingga beberapa jam lamanya.Kondisi ini sangat jauh berbeda dengan ibukota lainnya di tanah air.
Program bus trans Jakarta juga tidak mampu mengatasi persoalan itu karena setiap hari volume mobil cukup tinggi, bahkan program lainnya yakni satu mobil berpenumpang minimal 3 orang juga jauh dari harapan bahkan menimbulkan dampak yang cukup besar karena banyaknya para calo yang menjadikan proyek dikenal dengan 3 in 1 itu sebagai mata pencaharian.
Timbul suatu pertanyaan, siapa yang berhak untuk bertanggungjawab terkait persoalan di Kota Jakarta, apakah persoalan itu menjadi tanggungjawab pemerintah ataukah merupakan tanggungjawab kepala daerah.
Disinilah perlu kebersamaan antara pemerintah dan warganya untuk mengatasi persoalan itu agar tidak mengkambing hitamkan salah satu pihak saja, persoalan kemacetan yang merupakan pemandangan rutin setiap hari itu diyakini dapat diatasi secara bijak kendati siapa pun pemimpinnya.
